Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar di Kabupaten Paser
DOI:
https://doi.org/10.30872/dohgisin.v1i1.1766Keywords:
perlindungan hukum, anak terlantar, hak anakAbstract
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Sedangkan penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan anak termasuk hak anak lainnya. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak terlantar harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar terpenuhinya hak anak. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan doktrinal dimana pendekatan doktrinal ini juga didukung dengan pendekatan ketentuan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (statute approach). Perlindungan hukum terhadap anak terlantar belum dilakukan secara optimal dikarenakan belum terlaksananya upaya perlindungan hukum secara respresif dimana belum ada penegakan hukum secara pidana terhadap kasus-kasus penelantaran anak di kabupaten paser.
Downloads
References
Gosita, A. (2004). Masalah Perlindungan Anak. Bhuana Ilmu Populer.
Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Group.
Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Susilowati, I. (2003). Pengertian Konvensi Hak Anak. UNICEF.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Walayudi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Mandar Maju.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Nadira Aprilliani, Rini Apriyani, Agustina Wati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This license permits use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under a CC BY-SA license. The images or other third party material in this work are included under the Creative Commons license unless indicated otherwise in a credit line to the material.
Under the following terms:
- Attribution: You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- ShareAlike: If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
