UPAYA UNI EROPA MENGELOLA DAN MENDISTRIBUSIKAN PENGUNGSI DALAM MENGHADAPI KRISIS MIGRASI

Abstract

Krisis migrasi Uni Eropa (UE) mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan lebih dari satu juta pengungsi, terutama dari Suriah, Afghanistan, dan Irak. Krisis ini telah mengalami pergeseran yang signifikan dari waktu ke waktu. Setelah menurun selama 2017-2020, tekanan migrasi meningkat kembali pada 2021-2023, sebagian didorong oleh ketegangan geopolitik dan invasi Rusia ke Ukraina. Studi ini mengkaji upaya UE untuk mengelola dan mendistribusikan pengungsi pada periode 2020-2023 melalui kebijakan, instrumen hukum, dan mekanisme kerjasama antarpemerintah. Dengan menggunakan pendekatan Intergovernmentalisme Liberal, temuan menunjukkan bahwa UE berupaya memperkuat tata kelola migrasinya melalui Pact On Migration and Asylum yang diusulkan (2020), yang mengarah pada reformasi sistem suaka dengan mekanisme solidaritas yang fleksibel pada tahun 2023, serta aktivasi Temporary Protection Directive (TPD) pada tahun 2022 untuk menanggapi masuknya pengungsi Ukraina. Kesimpulannya, langkah-langkah ini menunjukkan arah yang positif, tetapi efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi solidaritas di antara negara-negara anggota UE.