Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal Title : Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN : 2477-2658 (online), 2477-2631 (Print) DOI Prefix : 10.30872/jip.v12i4 Editor in Chief : Sry Reski Mulka Managing Editor : Hashfi Rafdi Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Frequency : 4 issues per year (March, June, September and December) Citation Analysis : Google Scholar Jurnal Ilmu Pemerintahan is a double-blind peer-reviewed journal published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Indonesia. The journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews of focuses on the main problems in the development of the sciences of government studies and local politic areas as follows: Good Governance; Decentralization and Regional Autonomy; Public Policy; Local Politic; Public Management and Governance; Resolution Conflict. The articles of this journal are published on March, June, September and December.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) PADA (RUJUKAN) DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS WATUBANGGA KECAMATAN WATUBANGGA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam layanan rujukan di Puskesmas Watubangga, Kecamatan Watubangga. Fokus penelitian meliputi empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Kesehatan telah berjalan, namun belum optimal. Komunikasi antara petugas dan masyarakat masih mengalami hambatan dalam pemahaman prosedur rujukan. Sumber daya manusia dianggap memadai, tetapi fasilitas pendukung seperti sistem informasi dan jaringan internet masih kurang maksimal. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik, meskipun masih terdapat keluhan dari pasien. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun koordinasi dengan rumah sakit rujukan belum berjalan efektif. Diperlukan peningkatan dalam aspek komunikasi, fasilitas pendukung, koordinasi antarinstansi, serta penguatan kapasitas SDM agar implementasi program berjalan lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Implementasi, BPJS Kesehatan, Rujukan, Pelayanan
Copyright (c) 2025 lilis karlina, Irawati, Yudi Agusman, Rahmat Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
SMART ENVIRONMENT: KEBIJAKAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN DI KOTA JAMBI
Penelitian ini bertujuan menganalisis Smart Environment: Kebijakan Tata Kelola Persampahan di Kota Jambi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan literatur, data diperoleh melalui penelusuran 50 berita media online tahun 2017-2025. Analisis didasarkan pada empat indikator kebijakan publik Hartono et al (2020), yaitu formulasi, implementasi, evaluasi, dan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa aspek formulasi kebijakan telah diarahkan melalui penyusunan Perda Nomor 5 tahun 2020, pembatasan penggunaan kantong plastik, rencana zero waste, penguatan bank sampah dan TPS 3R, serta pengembangan infrastruktur modern seperti sanitary landfill, RDF, dan PLTSa. Pada tahap implementasi, kebijakan dijalankan melalui pengangkutan sampah dua kali sehari, penyediaan TPS dan kontainer, penegakan sanksi oleh Satpol PP, sistem jemput sampah dari rumah, serta pelibatan komunitas dalam pengelolaan berbasis ekonomi sirkular. Aspek evaluasi menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan armada, kemunculan TPS liar, lemahnya pengawasan, ketidakteraturan pengangkutan dan ketidaksesuaian antara kapasitas dan volume timbulan sampah harian, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah. Meski demikian, terdapat capaian positif berupa penurunan timbulan sampah dan penghargaan lingkungan nasional. Pada aspek partisipasi masyarakat, warga terlibat melalui pemilahan, patroli lingkungan, pelaporan pelanggaran dan penyampaian keluhan, serta pengembangan bank sampah. Meskipun memiliki keunggulan dalam inovasi kebijakan dan dukungan sosial yang meningkat, pelaksanaan dilapangan belum optimal karena masih terdapat kendala teknis dan perilaku sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa tata kelola persampahan Kota Jambi bergerak menuju model kolaboratif dan adaptif, namun memerlukan penguatan implementasi dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Febriani Mustika Ayu, Dinda Syufradian Putra, Mirza Sazeta https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dari Genangan Ke Tindakan: Sinergi Lintas Sektor Menangani Banjir Dan Kerusakan Jalan di Pringsewu
Purpose: This study aims to analyze the relationship between floods and road damage in Pringsewu Regency and propose a collaborative risk-based management approach. Design/Methodology/Approach: A mixed-methods approach was used, integrating GIS spatial analysis, secondary data from PUPR and BPBD, and semi-structured interviews with 20 youth involved in community initiatives. Findings/Results: Approximately 62.99% (386.93 km²) of Pringsewu is highly flood-prone due to low terrain slope (0–8%) and 1,500–2,000 mm/year rainfall. Over 40% of the 689.5 km road infrastructure is damaged, increasing traffic accidents by 25% over three years. Community initiatives like @seputarpringsewu address temporary repairs but reflect distrust in bureaucracy. Research Limitations/Implications: Limited access to real-time budget data and long-term flood impact records. Practical Implications: Collaborative policies can reduce emergency repairs and enhance infrastructure resilience. Social Implications: Strengthened community participation fosters trust and local empowerment. Originality/Value: This study integrates spatial analysis with community-driven solutions, offering a novel framework for cross-sector disaster management.
Copyright (c) 2025 Sendgi Intan Syafani, Imelia Putri, Dahlia Dahlia, Riyadillah Agma, Hafis Haliyansyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT: IMPLIKASI BAGI EKOSISTEM DAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
Sea level rise is one of the most common and obvious and significant impacts of global warming. This phenomenon occurs due to two main mechanisms, namely the melting of ice sheets and glaciers, and the thermal expansion of sea water. Rising global temperatures cause melting of polar ice and glaciers in mountainous areas, which increases the volume of water in the oceans. On the other hand, warming sea water experiences expansion, thereby increasing sea level. These two processes reinforce each other and contribute to the acceleration of global sea level rise. The impact not only threatens coastal areas, but also has broad implications for the ecosystem, infrastructure and socio-economic life of the community. Globally, sea water rose by 11.1 cm from 1993 to 2023 and the rate of sea water rise increased from 2.1 mm per year in the early 1990s to 4.5 mm per year at the end of 2023. Indonesia itself has sea levels rising by 1.2 mm per year which can threaten coastal communities such as in one location such as North Jakarta which has a sea wall or giant sea embankment that has the potential to collapse due to not being able to accommodate the rising water level. sea. The purpose of this research is to inform readers about how urgent global warming is and how to prevent it. The research method uses a qualitative approach by conducting a study of existing documents. The documents obtained were analyzed and explained for research purposes in this study.
Copyright (c) 2025 Yolanda Ria Kartika, I Ketut Widi Aditya Pramana, Dea Adelia, Raden Leo Tripawaka https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Melalui Aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) Di Kantor Samsat Kabupaten Kolaka
This study aims to describe and analyze the innovation of motor vehicle tax services through the SIGNAL (National Digital Samsat) application at the Kolaka Samsat Office, focusing on its implementation and the obstacles faced in practice. Using a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation, the analysis was guided by Suwarno’s five indicators of innovation, namely new knowledge, new methods, new objects, new technology, and new discoveries. The findings reveal that the SIGNAL application provides new knowledge to both taxpayers and officers regarding digital-based tax services, introduces a new method as an alternative to conventional processes, functions as a new object in technology-driven public services, and utilizes mobile platforms integrated with national databases as a form of new technology and discovery. Despite these advantages, the implementation is not yet optimal due to limited infrastructure, lack of structured socialization, and low levels of digital literacy in the community. The study concludes that SIGNAL has strong potential to improve service accessibility, efficiency, and compliance, but requires stronger outreach, better user education, and more reliable infrastructure to ensure wider adoption and sustainable benefits
Copyright (c) 2025 Firda Firda, Laode Asrun Aziz, Yudi Agusman, Rahmat Hidayat, S.IP., M.Si https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
Implementation of Regional Regulation Policy No.03 of 2016 concerning Non- Smoking Areas in the Paser District Health Service (supervised by Prof. Dr. H. Adam Idris, M. Si as supervisor I and Mohammad Taufik, S. Sos, M. Si as lecturer supervisor II). The aim of this research is to determine the implementation of Regional Regulation Policy No.03 of 2016 concerning No-Smoking Areas in the Paser District Health Service. Search data obtained from interviews and observations. Meanwhile, The research methodology used is qualitative, specifically using the phenomenological approach. Primary and secondary data are the two main types of research data sources. There were a total of six research informants. The used analytical method involves data manipulation, data representation, and the derivation of findings, followed by their validation. The research results show that the implementation of regional regulation policy no. 3 of 2016 concerning No- Smoking Areas in the Paser District Health Service uses the Soren implementation model. C. Winter, is already running even though implementation is not yet optimal. Therefore, Efforts such as socialisation and counselling by government agencies, including the Paser District Health Service, in collaboration with other relevant institutions, are imperative. However, the implementation of the Regional Regulation on No-Smoking Areas has proven to be unsuccessful.
Copyright (c) 2025 Ahmad Kurniawan, Prof. Dr. Adam Idris, Letizia Dyastari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STUDI TENTANG MITIGASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
The purpose of this study was to determine the prevention, handling, and recovery of violence against women at the Samarinda City Women's Empowerment and Child Protection Service (DP2PA). The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The data analysis technique used is Miles and Huberman in Sugiyono. The results of the study indicate that the Prevention of Violence Against Women by the Samarinda City DP2PA is carried out through direct and indirect socialization. Handling of Violence Against Women at the Samarinda City DP2PA begins with receiving reports through various channels with the aim of determining the needs of victims, including protection, legal assistance, or psychological assistance. Recovery of victims of violence against women by the Samarinda City DP2PA includes health and psychological services, in collaboration with health centers, hospitals, and the police to provide medical care and post-mortems, as well as psychological support.
Copyright (c) 2025 Ria Ramadhani, Ketut Gunawan, Budiman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Motif Partai Dalam Berkoalisi Membentuk Single Choice Pada Pilkada Kutai Kartanegara Tahun 2020
This study was motivated by the researcher's curiosity about the creation of a single candidate in the 2020 Kutai Kartanegara Regency Head Election (Pilkada). The main focus of this study is to analyze in depth the motives behind the party coalition that was formed to create a single candidate. The objective of this study is to analyze in depth the reasons why political parties formed a coalition to support a single candidate, as well as to examine how political strategies and interests worked behind the process. This research uses a qualitative method with a case study approach, employing data collection techniques such as observation, interviews, documents, and literature review. Data analysis utilizes the interactive model by Miles and Huberman. This research applies Michael Laver's (1998) theory of rational choice coalitions to explain the patterns of political party coalitions. The results of this study indicate that the primary motive for the formation of party coalitions is pragmatic interests, such as maintaining power and the influence of incumbent figures on voters, leading to the emergence of a single candidate pair in the 2020 Kutai Kartanegara Regional Election. The electoral strength and power networks that have been established are capable of suppressing the potential emergence of competing candidates. The conclusion of this study is that the dynamics of party coalitions in the 2020 Kutai Kartanegara Regional Election were driven more by rational calculations and power interests than by ideological considerations or policy visions.
Copyright (c) 2025 Kurdianto Kurdianto, Budiman Budiman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pelayanan Prima Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka
This study aims to measure and analyze the Excellent Service (Pelayanan Prima) in the Issuance of Birth Certificates at the Kolaka Regency Population and Civil Registration Office (Disdukcapil). The research is grounded in the six competencies of excellent service proposed by Priansa (2017): Ability, Attitude, Appearance, Attention, Action, and Accountability. The study employed a descriptive qualitative approach and was located at the Disdukcapil Kolaka. Primary data were collected through in-depth interviews with six informants, including service staff and community members, and field observation, supported by secondary data from literature and documentation (Ade Fitri, 2025). Data analysis utilized the descriptive qualitative technique involving data reduction, data display, and conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2017). Findings indicate that overall service implementation is good, particularly in Accountability and Action, with documents processed quickly (3 days, faster than the 5-day target) and confirmed as free of charge. However, service quality is hindered by three main issues : 1) Ability: Shortage of human resources and low public awareness of procedures, leading to incomplete application files; 2) Attitude/Appearance: Staff occasionally display a less focused or indifferent attitude (cuek) during interactions, as reported by applicants, and struggle to manage the unreliable SIAK (Population Information System) due to unstable network connectivity ; and 3) Action: System errors force manual procedures, causing delays not compliant with the Standard Operating Procedure (SOP). The research confirms that these non-optimal competencies inhibit the full realization of Excellent Service. Research Implications: The study highlights the need for a focused effort by Disdukcapil Kolaka to enhance staff technical skills in handling the SIAK system and to improve the non-physical aspects of staff conduct, such as focusing on professionalism and customer-facing communication. Originality/Value: This research is critical as it offers a specific diagnostic assessment of the quality of birth certificate issuance in Kolaka using the comprehensive Priansa (2017) competency model, filling a gap in the literature regarding local public administration performance.
Copyright (c) 2025 ade fitri, Isra Djabbar, Mardiana Mardiana, Rahmat Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Determinan Sikap Permisif Masyarakat Terhadap tambang Ilegal Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda
This study aims to identify the determinants of community permissiveness toward illegal mining in Sambutan Sub‑district, Samarinda City. Using a quantitative, associative design, the research evaluates relationships among multiple variables. Fieldwork was conducted in neighbourhood units (RT) 18 and 20, with a sample of 62 respondents. Data were collected through questionnaires and documentation, then analysed with Product‑Moment correlation, partial correlation, multiple linear regression, prediction‑accuracy tests, and the coefficient of determination. The results indicate that educational level, corporate strategies, and the involvement of local actors exert positive and significant effects on community permissiveness. Together, these three variables account for 86.4 per cent of the variance in permissive attitudes, while the remaining 13.6 per cent is attributable to other factors not examined in this study.
Tingkat Pendidikan, Strategi Perusahaan, Keterlibatan Oknum Masyarakat, Sikap Permisif Masyarakat.
Copyright (c) 2025 Annisa Rahmadania, I Ketut Gunawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Moralitas Dan Identitas LGBT Dalam Dinamika Sosial Kontemporer
This research aims to conduct an in-depth analysis of the issues of morality and LGBT identity within contemporary social dynamics through a qualitative approach using literature study methods. Data were collected from a secondary source, namely, scientific journals. The analysis was conducted with a thematic approach to identify the main patterns in the developing perspectives within the relevant literature. The research results indicate that the construction of morality and LGBT identity is influenced by various social, cultural, and political factors, and undergoes transformation along with changes in social dynamics. This research contributes to understanding the complexity of LGBT issues in the context of morality and identity, and offers insights for the development of inclusive social policies and practices.
Copyright (c) 2025 Muhammad Bintang Akhiruddin, Mulawarman, Intan Nur Wahyuni, Zalfaa Salsabila, Sultan Agustimban https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Masterplan Samarinda Smart City Plus di Kota Samarinda (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda)
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi konsep kota pintar dalam meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022 tentang Masterplan Kota Pintar Samarinda Plus. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan model implementasi George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, masih terdapat tantangan, terutama terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat dan lemahnya integrasi antar beberapa organisasi perangkat daerah. Penguatan komunikasi, sumber daya, dan kolaborasi antar lembaga diperlukan untuk mengoptimalkan luaran kebijakan
Copyright (c) 2025 Andi Reissa Radiela, Iman Surya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI E-GOVERNMENT SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Kasus Website E-Government DPRD di Kabupaten Paser Kalimantan Timur)
Study of Application of E-Government Information Technology as A Government Communication Medium to The Community (Case Study of The DPRD E-Government Website in Paser Regency, East Kalimantan). This research aims to find out how the application of e-government information technology as a medium of government communication to the public (case study of the DPRD e-Government website in Paser Regency, East Kalimantan) in achieving the efficiency of the successful implementation of e-Government on website media. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data collection techniques used are semi-structured interviews and documentation. The research informants are the chairman of the Paser Regency DPRD, the operator/admin of the Paser DPRD website manager, related employees, and the community in Paser Regency who know and are involved in the implementation of the Paser Regency DPRD e-Government website media. The results of the study show that based on socialization factors, workflow mechanisms and, community participation, the application of e-Government on website media has not fully run according to the government's goals due to the incomplete media system and lack of public knowledge on the website. Socialization factors, for example, the information and communication department of the DPRD has not conducted socialization directly to the community, so community participation still needs to be increased. In the flow of the website work mechanism, the website manager has not been able to manage the website as a whole, requiring coordination with parties related to website management so that the application of e-government on the website can run as intended.
Copyright (c) 2025 Zulfani Ilyasha Anwar, Mohammad Taufik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Media Sosial Dengan Platform Tiktok Dalam Mempengaruhi Etika Bangsa Indonesia
The rapid development of social media, particularly TikTok, has had a significant impact on the ethics of Indonesia’s young generation. TikTok, as a short-video sharing platform, functions not only as a medium of entertainment but also as a forum for self-expression and identity formation. However, uncontrolled use can generate negative effects such as addiction, reduced productivity, psychological health issues, and the deterioration of ethical values and social norms. The purpose of this article is to examine the role of TikTok in shaping the mindset and behavior of Indonesian youth through a qualitative literature research approach with explanatory analysis. The findings indicate that TikTok provides opportunities for digital creativity and literacy development, but its use must be accompanied by ethical awareness to avoid undermining cultural identity and national morality. Therefore, strong digital literacy and monitoring from multiple stakeholders are required to create a healthy and responsible digital environment.
Tiktok, Social Media, National Ethics, Indonesian Youth
Copyright (c) 2025 Mulawarman Mulawarman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Ketimpangan Kemiskinan pada Kabupaten Pangkep sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals Pilar tanpa Kemiskinan
Pangkajene and Islands Regency (Pangkep) is one of the coastal areas in South Sulawesi that has abundant natural resource potential, but still faces serious challenges in overcoming inequality and high poverty rates. Based on BPS data in 2024, Pangkep was recorded as the district with the highest percentage of poor people in South Sulawesi, at 12.41%. This study aims to analyze the factors that cause poverty and formulate the strategic role of youth in reducing poverty and realizing more equitable and inclusive development in Pangkep. Through a descriptive quantitative approach and interviews with community leaders, it was found that non-inclusive economic growth, limited access to education, unequal distribution of development, and weak local economic empowerment are the main causes of high poverty. Solutions offered include improving the quality of education, empowering MSMEs, financial literacy, developing a tourism sector based on coastal potential, and multi-stakeholder collaboration. Youth as agents of change have a vital role in driving social and economic transformation through digital innovation, active participation in community empowerment, and direct involvement in development programs. With a collaborative and sustainable approach, it is hoped that Pangkep can significantly reduce poverty and become a more ung district.
Copyright (c) 2025 andi bilal abbas https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Upaya Pemerintah Kampung Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pulau Kaniungan Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau
This study is intended to determine and analyze how the Village Government's Efforts in Developing Kaniungan Island Tourism Objects in Teluk Sumbang Village, Biduk-Biduk District, Berau Regency, then the author conducted observations and interviews to collect data on the Development of Kaniungan Island Tourism Objects at the village level. This research was conducted in Teluk Sumbang Village, Biduk-Biduk District, Berau Regency. The data collection technique used interactive model data analysis, and data collection was carried out using library survey techniques, observation, interviews, and documentation. By using a qualitative descriptive method, the sources in this study were the Village Head and Village Secretary, the Secretary of Pokdarwis, tourists (1 person), and the community on Kaniungan Island as many as 3 people. The results of this study indicate that the development of the Kaniungan Island tourism object in Teluk Sumbang Village based on the tourism program contained in the 2021-2026 RPJMK for the past 3 years has been implemented, but in its implementation it is still not optimal and still not in accordance with what is needed by the community and tourists who visit the tourist attraction location. Due to the problem of land availability that must know the origin of the land location. In addition, there is also a factor of fund availability when carrying out development or activities on Kaniungan Island.
Copyright (c) 2025 Yulia Citra Ramdayani, Prof. Dr. Muhammad Noor, M.Si https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengelolaan Potensi Desa (Studi Kasus Objek Wisata Di Desa Tanjung Limau) Village Potential Management (Case Study of Tourist Attractions in Tanjung Limau Village)
Desa Tanjung Limau has many beaches. However, out of all the beaches, the government only contributes to one event held at Pantai Jingga, and that is only for parking fees. Beyond that, the village government has no contribution in the management of the beaches in Desa Tanjung Limau. The beaches in Desa Tanjung Limau are also owned individually by the community, so the tourist attractions (beaches) in Desa Tanjung Limau do not increase the village's income. Which should ideally make tourism one of the opportunities to increase the village's income. The role of the village government in managing the village's potential (tourist attractions) to increase village income, after being analyzed based on interviews, is found to be very crucial in providing legal certainty, clarifying the distribution of contributions and levies, and ensuring the management of village potential is viewed from the indicators of planning, organizing, implementing, and supervising sustainably. The Village Government is not involved at all in the management of the tourist attraction, which indirectly results in a lack of income for the village and the surrounding community because it is only managed by POKDARWIS, formed by DISPAR Kukar.
Copyright (c) 2025 Azheza PUTRI NAINGGOLAN, Jumansyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Program Kredit Kukar Idaman Dalam Upaya Pengembangan Umkm Di Kutai Kartanegera (Kec. Tenggarong)
This study aims to determine and describe the implementation of the Kukar Idaman Credit Program in Kutai Kartanegara Kec. Tenggarong. The definition and requirements of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are stipulated in Law Number 20 of 2008, The focus of this research on the implementation of a credit program is applied to the program. The data collection technique used is purposive sampling. The results of this study indicate that the implementation of the Kukar Idaman Credit Program in Kutai Kartanegara kec. Tenggarong. This program has been running from 2021 to 2024 for 3 years, then the program's supporting factors facilitate the economic growth of MSMEs, encourage consumers to influence targets in the economy, manage risk and liquidity to enable individuals to manage the risks that occur. The inhibiting factor is that the Kukar Idaman Credit Program has not been able to reach remote areas in the Kutai Kartanegara Regency area.
Copyright (c) 2025 Andi Zihan Fahdila, Muhammad Reza Fahlevy https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PROBEBAYA) DI KELURAHAN RAPAK DALAM TAHUN 2024
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Mulawarman University, Study of the Implementation of the Community Development and Empowerment Program in Rapak Dalam Subdistrict in 2024, under the guidance of Mr. Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si. This study aims to explain the implementation of the Community Development and Empowerment Program (Probebaya) in Rapak Dalam Subdistrict in 2024. This research uses the theory of Policy Implementation by Van Metter and Van Horn by prioritizing the analysis of six important indicators, namely policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers, communication between related organizations, and the social, economic and political environment. These six indicators are used to analyze the implementation of Probebaya in 29 RTs in Rapak Dalam Subdistrict in 2024. Furthermore, the author focuses on the development sector as one type of program that focuses on infrastructure development. The type of research used is qualitative using a descriptive approach. The results show that the implementation of the Community Development and Empowerment Program in Rapak Dalam Subdistrict in 2024 has not been realized as well as possible because there are nine out of 29 RTs that have not implemented Probebaya optimally. This happens because there are several obstacles in the implementation of several important indicators in the program, such as minimal resources, less participatory organizational characters, less contributive attitudes of implementers, and the social and economic environment that is still an obstacle.
Copyright (c) 2026 Fikar Agung Muliya Sitepu, lutfi wahyudi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Pemimpin Informal Etnis Suku Bajau Dalam Pengembangan Pariwisata Di Gugusan Kepulauan Derawan Kabupaten Berau
This study aims to analyze the role of informal leaders of the Bajau ethnic group in the development of tourism in the Derawan Archipelago, Berau Regency. Informal leaders within the Bajau community play a crucial role in mobilizing the community to participate in the tourism sector, including managing tourist destinations, enhancing community skills, and preserving natural and cultural heritage. The research employs a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with informal leaders, community figures, and local residents. The findings indicate that Bajau informal leaders significantly motivate community involvement in tourism development, despite challenges such as limited training and formal education. As facilitators, these leaders create effective deliberation forums to voice community aspirations in tourism management. Additionally, they act as mobilizers, successfully encouraging active participation in managing and developing marine tourism, although infrastructure limitations and inadequate tourism facilities pose challenges. Informal leaders of the Bajau ethnic group in the Derawan Archipelago hold a vital role in tourism development by fostering local cultural diversity, improving the community’s economy, and promoting sustainable environmental management. To optimize this role, support is needed to enhance human resource capacity, infrastructure development, and more supportive regulations for the local tourism sector.Authors must supply a structured abstract in their submission, which includes; Purpose (mandatory), Design/methodology/approach (mandatory), Findings/results (mandatory), Research limitations/implications (if applicable), Practical implications (if applicable), Social implications (if applicable), Originality/value (mandatory).
Informal Leader, Bajau Ethnic Group, Tourism
Copyright (c) 2025 Dian Yusril Alamsyah, Mohammad Taufik, Letizia Dyastari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Masterplan Smart City Dalam Menghadirkan Pelayanan Berbasis Digital Di Kecamatan Samarinda Utara
This study aims to explain what the implementation of Mayor Regulation Number 8 of 2018 concerning Smart City Masterplan in the implementation of Digital-Based Government System in North Samarinda Sub-district is like and to identify things that hinder the implementation of Mayor Regulation Number 8 of 2018 concerning Samarinda Smart City Masterplan in the implementation of Digital-Based Government System in North Samarinda Sub-district. The method used is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation, and documentation. The results showed that policy communication in some areas faced challenges in transmission, clarity, and consistency, causing confusion and limited understanding and involvement of policy actors and the community. Limited trained human resources, budgets and facilities also hamper policy implementation, making careful budget planning, technology training and investment in equipment essential. However, the government's proactive and collaborative stance, supported by the private sector through CSR, has accelerated policy implementation, encouraged digital infrastructure development, and improved the quality of public services.
Copyright (c) 2024 Nanang Setiawan, Iman Surya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Samarinda
The strategy carried out by the Samarinda City Manpower Department in overcoming unemployment refers to the Samarinda City Manpower Department's Strategic Plan (Renstra) for 2021-2026. The Samarinda City Manpower Service aims to increase employment opportunities with the target of reducing the level of open unemployment. In achieving this goal, the Samarinda City Manpower Office uses three strategies. First, increase the competitiveness of the workforce and create new jobs by carrying out Job Training and Workforce Productivity programs. Second, job expansion through data collection on job seekers which will later be distributed to companies that need workers through inter-work programs. Third, the Samarinda City Manpower Office brings together job seekers and labor users or companies directly with the aim of facilitating job seekers to get jobs according to their talents, interests and abilities through a job fair/job fair program.
Copyright (c) 2024 Febri Tri Ananda Putera, Muhammad Jamal Amin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial (Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara)
The purpose of the research is to analyze and describe the Implementation of Kutai Kartanegara Regency Regional Regulation No.23 of 2016 concerning Prevention and Control of Commercial Sex Practices in Warung Kopi Pangku Area, Bukit Raya Village, Kutai Kartanegara Regency. The method used in the research is descriptive qualitative with primary data sources conducted by means of observation, interviews and documentation and secondary data sources obtained from journals, articles and others related to the research conducted. The results showed that the Implementation of Kukar Regional Regulation No.23 of 2016 concerning Prevention and Control in the Pangku Coffee Shop Area, Bukit Raya Village, Kukar Regency has not been fully implemented by the Kukar Social Service and Kukar Satpol PP, until now the practice of prostitution in the pangku coffee shop area still continues to occur. Of the total 6 indicators in the prevention and control listed in the Regional Regulation, only 2 have been implemented. This happens because there are still some obstacles and constraints in implementing the regulation. One of the obstacles in the implementation of the local regulation is the unclear content of the local regulation, because the local regulation does not mention clearly and in detail about who are the authorized parties in the local regulation, resulting in confusion of policy implementers in taking steps.
Implementation, Covert Prostitution, Warung Kopi Pangku Area
Copyright (c) 2024 Aulia Mardiana, Jumansyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Konflik Pertanahan Masyarakat (Studi Kasus Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda)
This study aims to determine the causes and efforts to resolve land conflicts on the Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Samarinda. The method used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the cause of land conflicts on the Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Samarinda City is due to the lack of communication between the community and the government and the existence of previous conflicts that have not been resolved where this conflict has existed since 12 years ago. In an effort to resolve land conflicts on the Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Samarinda City, the government uses the mediation method. Compensation payments are made by the government to landowners who have complete land documents and have been decided by the court. The role of the government is very much needed and important in resolving land conflicts on Jalan Ringroad, Samarinda City. The government carries out compensation payments according to its promise. Landowners appreciate the government's actions because they have paid in full the rights of residents who were previously neglected.
Land Conflict, Government, Community, Ringroad
Copyright (c) 2024 Tengku Deva Marisa Azhari, Budiman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Kebijakan Perda No 19 Tahun 2001 Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Cendana dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda
The implementation of Regional Regulation No. 19 of 2001 aims to regulate and guide street vendors. Through this regulation, it is hoped that street vendors (PKL) will be better organized and contribute to regional revenue. The implementation of this policy is evaluated using indicators such as communication, commitment, organizational structure, and resources. This research aims to determine the extent to which the implementation of this regulation is effective in regulating and guiding street vendors. The data collection technique employs the 3P approach (People, Place, and Paper).The research findings indicate that the regulation has not been well implemented, as evidenced by the continued presence of street vendors trading on streets and sidewalks. Communication, including socialization efforts, has not been effective. The resource that needs improvement is human resources, while financial resources should be used more efficiently. Obstacles to the implementation of this regulation include the lack of awareness among street vendors about the regulation, their continued operation in prohibited areas, and insufficient facilities and infrastructure. Supporting factors include the dynamic development of regional law, effective communication, and support from various parties.
Regional regulations, implementation, street vendors
Copyright (c) 2024 Moch Rudhin Hadi Wahyudi, Muhammad Jamal Amin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Upaya Kemenag Samarinda Mewaspadai dan Menolak Keterlibatan Kelompok Yang Membawa Paham Radikalisme Agama di MAN 1 Samarinda
This research aims to find out and describe the perceptions of MAN 1 Samarinda residents regarding religious radicalism. This research uses three indicators, namely perception, effort and inhibiting factors to determine whether to be wary of and reject the involvement of groups that carry religious radicalism at MAN 1 Samarinda. The data collection technique used was purposive sampling. The research results show that MAN 1 Samarinda has adopted various proactive strategies to overcome religious radicalism, including improving the religious education curriculum which emphasizes moderation, tolerance and diversity. The school is also active in holding extracurricular activities, such as seminars, discussions and workshops, which aim to increase students' awareness and understanding of the dangers of radicalism. Apart from that, MAN 1 Samarinda also works closely with students' parents and the local community to build strong partnerships in monitoring and preventing potential radicalism. This collaboration is important in creating a safe and supportive school environment for all members of the school community. This research concludes that a holistic approach involving various stakeholders, such as students, teachers, school staff, parents and the community, is key in efforts to be aware of and reject the involvement of groups that carry religious radicalism at MAN 1 Samarinda. The implication of this research is that moderate and tolerant education needs to continue to be encouraged as part of a strategy to prevent religious radicalism in schools.
Copyright (c) 2024 Putri Amelinda, Mohammad Taufik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Inovasi Pelayanan SIM Nasional Presisi (SINAR) di Polresta Samarinda
This research aims to understand and describe the innovation and implementation of the National Precision Driver’s License Service called SINAR at POLRESTA Samarinda through the innovation characteristics indicator according to Rogers (2003): Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialability, and Observability. It also seeks to identify and describe the benefits of this innovations to the local community of Samarinda City. This research uses a qualitative descriptive research type. The data sources consist of primary and secondary data. The data collections techniques include library research, field research involving observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research was conducted at POLRESTA Samarinda. Based on the research findings, the SINAR innovation offers a relative advantage in terms of time, energy, cost efficiency, and meets the digital needs of the Samarinda community. This innovation is easy, fast, and economical (Compatibility), but is hindered by unstable internet connections (Complexity). Limited social media outreach reduces its dissemination effectivenee (Triability). Nonetheless, SINAR features a simple and user friendly interface (Observability).
Innovation, SINAR, Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialability, and Observability
Copyright (c) 2024 Widya Amanda Rezky, Muhammad Noor, Muhammad Hairul Saleh https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengeloaan Dana Desa (DD) Dalam pembangunan Fisik di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur
This research aims to understand and describe the management of Village Funds in physical development in Bumi Etam Village, Kaubun District, covering the stages of planning, implementation, administration, and accountability reporting. Additionally, this research identifies the supporting and inhibiting factors in the management of village funds for physical development in the village. The data collection technique used in this research is Purposive Sampling. The results of the study indicate that the management of village funds for physical development in Bumi Etam Village, Kaubun, has complied with the applicable regulations. The stages of planning, implementation, and administration have been carried out well, with funds being systematically recorded in various financial documents, including SISKUEDES, after going through the coordination and verification processes by the village head and secretary. The inhibiting factors for development in Bumi Etam Village include the uncertainty of natural conditions during project implementation and the limited local human resources. Conversely, the supporting factors include favorable geographical conditions for access to construction tools and materials.In conclusion, the management of Village Funds has complied with the applicable regulations. The stages of planning, implementation, administration, and reporting have been carried out well. However, to enhance transparency, the village government is advised to facilitate community access to village financial reports. The policy for using Village Funds should remain based on existing regulations to prevent misappropriation. Development practices should be in favor of community interests and be sustainable, with full participation from the community and high cooperation.
Management, Village Funds, Physical Development
Copyright (c) 2024 Muhammad Hasby Mo’a Walil Amrih, Letizia Dyastari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Upaya Pemerintah Kota Samarinda Mewujudkan Good Governance Melalui Aplikasi Samarinda Santer
This research will focus on examining the Samarinda City Government's efforts to realize good governance through the Samarinda Santer application as a whole in accordance with the mandate of Bureaucratic Reform, namely implementing good governance through the main indicators, namely accountability, transparency and efficiency. Good Governance is a form of government system where the road conditions can run cleanly, efficiently, openly and can fulfill everything that society needs. Governance is the mechanisms, practices, procedures of government for managing resources and solving public problems. The implementation of Good Governance in Indonesia began with the emergence of Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 concerning Regional Government Article 20 Paragraph 1 and was strengthened by Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information so that the public can receive open public information regarding the administration of the State. everything that has an impact on the public interest. In dealing with maladministration in society, the Samarinda City government is trying to realize Good Governance through the Samarinda Santer Application. The Samarida City government's efforts to realize good governance through the Samarinda Santer application have three indicators used in its realization, namely accountability, transparency and efficiency.
Government, Good Governance, Samarinda Santer Application
Copyright (c) 2024 Sarliana Ramadhani, Letizia Dyastari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Program Ketahanan Pangan Di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus Program Pengadaan Bibit Ikan)
This research aims to determine and describe the effectiveness of the food security program in Tengin Baru Village, with a special focus on the fish seed provision program in RT.03, RT.06, RT.12, RT.19, and RT.22. This research highlights efforts to strengthen food and nutrition security which includes several main aspects, namely accuracy of program targets, program outreach, program objectives, and program monitoring, through policies from the Ministry of Villages in the form of a food security program. Apart from that, this research also identified factors that hampered Tengin Baru Village's efforts to implement the program. The data collection technique used in this research is purposive sampling, which allows researchers to select samples deliberately according to the research objectives. The research results show that the implementation of the food security program in Tengin Baru Village has been carried out as well as possible in accordance with existing provisions. Various efforts have been made, including through socialization of the program to the community and regular monitoring to ensure the success of the program. However, this research also revealed several inhibiting factors in developing this program. These factors include the lack of education provided to the community regarding the importance of food security, population habits that do not fully support this program, and limited availability of land for fish cultivation. In addition, this research emphasizes the importance of the active role of various parties, including the village government, community and related institutions, in overcoming these obstacles.
Effectiveness, Programs, Food Security, Villages, Fish Seed Development
Copyright (c) 2024 Henny Erika Suryaningsih, Budiman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0