Pengembangan kawasan perbatasan negara di Apou Kayan

Authors

  • Sonny Sudiar Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
  • Natasya Aurelia Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
  • Andi Purnawarman Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
  • Aisyah Purnawarman Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

DOI:

https://doi.org/10.30872/jinv.v19i1.2455

Keywords:

Pemekaran, DOB, apou kayan, kawasan perbatasan

Abstract

Salah satu gagasan penting dalam pembangunan wilayah perbatasan negara adalah dengan upaya melakukan pemekaran wilayah perbatasan tersebut sebagai sebuah Daerah Otonom Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan beberapa Kecamatan di wilayah Apou Kayan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemekeran wilayah DOB Apou Kayan merupakan sebuah upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, serta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan khususnya di wilayah Apou Kayan. Karena kawasan perbatasaan pada hakikatnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis bagi Indonesia, paling tidak jika dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:  pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan, dan sosial-budaya. Merujuk pada kondisi tersebut maka penelitian ini merekomendasikan bahwa mengingat letak geografis wilayah Apou Kayan yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia maka pemerintah pusat dianggap penting untuk memberikan pengaturan khusus terkait dengan penataan ruangnya, sehingga dapat dimekarkan sebagai Daerah Otonomi Baru

References

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2011). Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025, Jakarta.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. (2010). RPJNM 2010-2014. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta.

Koespramoedyo, Deddy. (2003). Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus & Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah & Pengembangan Regional BAPPENAS, Jakarta.

Sevastianov, Sergei. V., Jussi P. Laine, and Anton A. Kireev. (2015). Introduction to Border Studies. Far Eastern Federal University.

Soedjito, Herwasono. (2005). Apo Kayan: Sebongkah Sorga di Tanah Kenyah, Himpunan Ekologi Indonesia, Bogor.

Sudiar, Sonny. (2012). “Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Sebatik, Indonesia” dalam Jurnal Paradigma, Vol. 1 No. 3, hlm. 389-401 ISSN: 2252-4266, MAP Unmul, Samarinda.

Sudiar, Sonny, 2013. Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara, Pustaka Radja, Surabaya.

Sudiar, Sonny, (2015). “Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara” dalam Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.4 hlm. 489-500, MAP Unmul, Samarinda.

Sumarsono, Soni. (2012). Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara. BNPP, Jakarta.

Sumarsono, Soni, (2012). Pembangunan Kawasan dan Manajemen Tasbara. BNPP, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Winarno, Budi. (2008). Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia. Tiara Kencana, Yogyakarta.

Downloads

Published

2023-02-28

Issue

Vol. 19 No. 1 (2023): Februari

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Sonny Sudiar, Natasya Aurelia, Andi Purnawarman, Aisyah Purnawarman

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.